BUDIDAYA PERIKANAN Pemerintah Diminta Fokus - Hallo sahabat Budidaya Ternak, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul BUDIDAYA PERIKANAN Pemerintah Diminta Fokus, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : BUDIDAYA PERIKANAN Pemerintah Diminta Fokus
link : BUDIDAYA PERIKANAN Pemerintah Diminta Fokus

BUDIDAYA PERIKANAN Pemerintah Diminta Fokus

BUDIDAYA PERIKANAN Pemerintah Diminta Fokus

BUDIDAYA PERIKANAN
Pemerintah Diminta Fokus

Kamis, 14 Maret 2013

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah diharapkan menerapkan konsep pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan, pesisir, dan kelautan secara berkelanjutan, yang berfokus utama pada budi daya perikanan.

Penegasan ini disampaikan Deputi Kepala BPPT Bidang Agroindustri dan Bioteknologi Listyani Wijayanti pada pembukaan internasional Sato Umi bekerja sama dengan Gempita SPL Gapura tentang konsep dan model pengelolaan sumber daya perikanan, pesisir, dan kelautan secara berkelanjutan, dengan fokus utama budi daya perikanan.

Menurut Listyani ancaman dan tekanan terhadap eksistensi sumber daya perikanan, pesisir, dan lautan menunjukkan belum seimbangnya pengelolaan dan pemanfaatan dengan laju pemulihanan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dengan memperhatikan keseimbangan dan stabilisasi sda dan lingkungan.

"Adanya berbagai ancaman eksistensi sumberda-ya pesisir, pengelolaan sumberdaya perikanan, pesisir dan lautan hendaknya dilakukan pengelolaan dengan menerapkan teknologi secara harmonis dengan alam, terintegrasi dan melibatkan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal," kata Listyani.

Pengelolaan semacam ini, kata Listyani sudah dilakukan oleh Pemerintah Jepang pada 2007 yang menerapkan konsep pengelolaan sumberdaya alam secara bijak oleh masyarakat di sekitar hutan dikenal dengan Sato Yama. "Sato Yama diadopsi menjadi Sato Umi yaitu hubungan antara masyarakat pesisir dengan sumberdaya perikanan di wilayah pesisir dan laut," kata dia.

Direktur Pusat Teknologi Produksi Pertanian BPPT Nenie Yustiningsih mengatakan, pihaknya akan mengimplementasikan konsep pengelolaan sumberdaya alam secara bijak oleh masyarakat pesisir dikenal dengan Sato Umi di empat kabupaten di empat provinsi pada tahun ini. "Pembiayaannya dari PICES termasuk worksop ini, mereka yang biayai sebesar Rp 160 juta," kata Nenie.

Dia mengatakan, kegiatan serupa sudah dilakukan BPPT sejak 2010 melalui integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) berbasis lahan tambak terbengkalai di Karawang, Jabar.

"BPPT sudah melakukan sebagian kecil dari Sato Umi yaitu IMTA untuk zero waste, limbah yang dihasilkan dikelola sendiri sehingga semua termanfaatkan," ujar Nenie.

Jadi, di satu kawasan tambak itu terdapat berbagai jenis hewan atau biota air seperti ikan nila, rumput laut, udang.

"Udang atau ikan nila yang dibudidayakan itu terlindungi oleh hewan atau tumbuhan lain di dan sekitar kawasan tambak. Sisa ikan nila ini akan dimanfaatkan oleh udang, dan sebagainya sehingga di sana terjadi sirkulasi," ujar Nenie.

Disebutkan, keempat daerah itu adalah, Karawang (Jabar), Tanah Bumbu (Kalsel) Bantaeng (Sulsel), dan Kepulauan Anambas.

Kepala Bidang Pengkajian Teknologi Produksi Perikanan dan Peternakan BPPT yang juga pengelola Sato Umi - Gempita SPL (Gerakan Masyarakat Peduli Pelestarian Sumberdyaa Perikanan Pesisir dan Laut) Suhendar I Sachoemar mengatakan, saat ini sekitar 400 ribu ha tambak di Indonesia terbengkalai.

"Tambak-tambak itu seharusnya bisa dimanfaatkan melalui pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan lautan berkelanjutan ini," kata dia. (Indra)

Demikianlah Artikel BUDIDAYA PERIKANAN Pemerintah Diminta Fokus

Sekianlah artikel BUDIDAYA PERIKANAN Pemerintah Diminta Fokus kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel BUDIDAYA PERIKANAN Pemerintah Diminta Fokus dengan alamat link https://budidaya-ternak-sukses.blogspot.com/2013/03/budidaya-perikanan-pemerintah-diminta.html

Tweet